Isu keamanan data pribadi konsumen yang rentan terhadap peretasan dan adanya pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan penyalahgunaan harus menjadi fokus utama pemerintah melalui dibentuknya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Isu utama dalam penulisan ini adalah kasus yang terjadi pada e- commerce Tokopedia. Kekhawatiran tentang keamanan dan privasi data pribadi muncul sebagai akibat dari kebocoran data yang terjadi pada Mei 2020, di mana data 91 juta user pemakai Tokopedia mengalami peretasan dan diperjualbelikan melalui situs gelap. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan tentang perlindungan data pribadi konsumen pengguna tokopedia dan upaya perlindungan hukum dapat diberikan bagi pengguna akun yang mengalami kebocoran data pribadi konsumen Tokopedia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif. Penelitian yuridis normatif—juga dikenal sebagai metode normatif— merupakan metode penelitian hukum yang melibatkan acuan bahan hukum sekunder atau bahan kepustakaan. Hasil pembahasan dalam Penelitian ini menunjukan bahwa Tokopedia bertanggungjawab untuk menginformasikan kepada pengguna dalam waktu 14 hari dan mengambil langkah untuk mengamankan sistemnya. Tokopedia juga melakukan upaya seperti peningkatan enkripsi kata sandi dan menunjuk institusi independen untuk investigasi. Serta pengaturan mengenai kebocoran data pribadi konsumen berupa sanksi pidana yang dapat dijatuhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 Undang- Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang dilakukan oleh Korporasi, pidana dapat dljatuhkan kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat, atau Korporasi yang bersangkutan. Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi hanyalah pidana denda, perampasan dan pembekuan aset, dan juga pencabutan Izin Tokopedia.