Pengangkatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) oleh Presiden Republik Indonesia merupakan langkah penting dalam pembangunan dan pengelolaan IKN yang baru. Dalam perspektif demokrasi, pengangkatan ini menimbulkan perdebatan terkait dengan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengangkatan Kepala Otorita IKN dari sudut pandang demokrasi, dengan mengkaji bagaimana keputusan ini sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam UUD 1945 dan regulasi terkait. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan melalui studi literatur, peraturan perundang-undangan, serta opini dari perspektif berbagai pakar dan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengangkatan tersebut memiliki dasar hukum yang jelas, terdapat sejumlah isu yang perlu diperhatikan, seperti kurangnya partisipasi publik dalam proses pemilihan, penyeleksian dan tantangan dalam memastikan akuntabilitas Kepala Otorita IKN. Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme pengawasan yang lebih transparan dan partisipatif agar kebijakan ini sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang baik.